Program terpadu gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan siswa pada lembaga pendidikan Kementerian Agama (Kemenag) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur belum pernah dilaksanakan.
Direktur Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, mengumumkan batalnya program tersebut karena masalah data siswa yang tidak benar.
Selain itu, ukuran seragam harus ditentukan.
“Kami masih menunggu data siswa yang belum valid karena terkait ukuran (size) seragam yang akan dibuat,” kata Agus kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Agus menjelaskan, program terpadu gratis Kabupaten Sumenep untuk siswa sekolah dasar bertujuan untuk menunjang pembelajaran siswa. Selain itu, program ini bertujuan untuk memperkuat penjahit lokal untuk kesejahteraan.
Namun, program yang direncanakan pada awal tahun 2022 belum juga terlaksana. Agus mengatakan banyak faktor penghambat yang melebihi ekspektasi dinas pendidikan.
“Bahkan seringkali ada kendala yang melebihi ekspektasi kita, salah satunya adalah validasi data,” ujarnya.
Agus sendiri mengaku optimistis program Unified gratis ini akan siap paling lambat awal 2023. Dia setuju untuk melakukan evaluasi menyeluruh untuk menyelesaikan data sesegera mungkin.
“Kami berkomitmen untuk siap secepatnya. Kalau soal kualitas (konsistensi), kami jamin yang terbaik,” tutupnya.
Contoh Teks Eksplanasi
Sebelumnya, untuk tahun ajaran 2022-2023, Pemkab Sumenep berencana membagikan seragam gratis kepada siswa baru SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kabupaten Sumenep.
Program tersebut dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Sumenep sebesar Rp3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022. KOMPAS.com – Pemerintah daerah (pemda) diimbau segera membayar gaji pegawai negeri yang tertunda kontrak kerja guru (PPKP).
Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalihkan Dana Pertumbuhan Umum (DAU) yang di dalamnya termasuk dana gaji guru yang diseleksi oleh penyelenggara negara (PPPK).
Di beberapa tempat, masifnya keterlambatan pembayaran gaji guru relawan yang lolos seleksi PPPK kemungkinan akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.
Pemerintah diharapkan meningkatkan penegakan hukum agar masalah ini tidak terus berlanjut.
Inspektur Pendidikan Ina Liem mengatakan, lambatnya pembayaran gaji guru oleh beberapa pemerintah daerah merupakan masalah akut yang tak pernah terselesaikan. Kondisi ini dinilai menghambat pengembangan kualitas pendidikan nasional.
“Hal itu mempersulit dunia pendidikan kita untuk maju. Masalahnya adalah moral orang-orang di dalamnya selama proses eksekusi,” kata Ina dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).
Belum lama ini, puluhan guru relawan di Kota Bandar Lampung yang lolos seleksi guru PPPG pada Oktober dan Desember 2021 hingga kini belum mendapatkan SK.
Akibatnya, sejak lulus PPPK, mereka belum menerima gaji. Baru-baru ini, ratusan guru PPPK di Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam melakukan aksi mogok massal di kalangan guru karena pemerintah daerah tidak membayar gaji mereka.